Peraturan Kalurahan Perubahan APBKal III: ...

Karangwuluh - Berikut kita laporkan untuk Penyelenggaraan Pemerintah Kalurahan Karangwuluh di tahun 2020 yang telah dilaksanakan hingga akhir Desember 2020 ...

Karangwuluh- Pada tanggal 23 Februari 2021 hari selasa kemarin kalurahan Karangwuluh kedatangan tim Inspektorat Daerah Kabupaten Kulon Progo. Kedatangan tersebut bertujuan memeriksa laporan-laporan realisasi kegiatan Pemerintah Kalurahan Karangwuluh. Dimulai dengan memeriksa berbagai aturan yang ada kemudian dilanjut dengan memriksa dokumen-dokumen laporan keuangan. Dan pada hari ini kegiatan pemeriksaan tidak terlalu lama, karena mengingat pandemi Covid-19 yang masih berlangsung, maka beberapa berkas dokumen dan aturan-aturan dibawa ke Kantor ...

Peraturan Kalurahan Perubahan APBKal II: ...

Peraturan Kalurahan tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Karangwuluh: ...

Berikut Peraturan Kalurahan Perubahan APBKal yang Pertama di bulan Jnauari 2021: ...

Karangwuluh-Pada hari jumat tanggal 15 Januari 2021 diadakan musyawarah kalurahan khusus pemberian BLT dana desa untuk tahun 2021. Musyawarah kalurahan ini dihadiri beberapa unsur masyarakat dari BPK, Pemerintah Kalurahan, Babinsa, babinkamtibmas, RT, RW dan tokoh masyarakat kalurahan Karangwuluh. Dalam musyawarah tersebut diusulkan jumlah masyarakat yang akan menerima BLT dana desa. Usulan yang masuk berjumlah 48 orang, termasuk beberapa usulan yang didalamnya ada beberapa  KPM yg memperoleh bantuan sosial PKH yang sedang dibekukan. Namun demikian ...

Temon- Pada hari jumat tanggal 8 Januari 2021 di aula Kapanewon diadakan Rakor Kapanewon. Rapat koordinasi ini mengundang semua Lurah se Kapanewon Temon. Namun demikian jika Lurah berhalangan hadir bisa diwakilkan Carik atau pamong yang lain. Sebagai pemimpin rakor ini adalah Panewu Temon. Disampaikan bahwa rakor ini akan membahas berbagi persoalan yang akan dihadapi ditahun 2021 ini. Beberapa agenda dan ponit dalam rakor ini adalah: 1. Semua kalurahan diwajibkan memberikan BLT Dana Desa selama 12 bulan. 2. Penerima BLT (KPM) harus berdasarkan ...